POKOK-POKOK MATERI ULANGAN SMT I PKn KELAS X-8 dan X-9 SMABOY-SMILE TAHUN PELAJARAN 2012-2013.
Nilai menurut Notonagoro, UU tentang HAM, Nilai moral, Hak atas jaminan hukum dll, Piagam HAM tertua di dunia, Lembaga negara yang berwenang menguji UU terhadap UUD, Ciri pemerintahan republik, Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM.
Hambatan penegakan HAM, Travel warning, Perubahan sistem kabinet presidensial menjadi parlementer,Sanksi internasional terhadap pelanggaran hukum internasional, Zoon politicon, Contoh pengadilan ad hoc, Contoh Unifikasi hukum, Contoh hukum material, Pelanggaran terhadap norma kesopanan.
Hulum menurut bentunya, Badan hukum, kodifikasi hukum, HAM menurut Tap MPR RI No XVII/MPR/1998, Tantangan nyata penegakan HAM, Landasan ideal penegakan HAM, Contoh hak politik, Sumber hukum, Norma hukum, Perjanjian Internasional, Pertimbangan Presiden sebelum menerima/menolak grasi Hak melanjutkan keturunan, memilih pendidikan dll.. Hak mendapat jaminan sosial.
Rabu, 05 Desember 2012
POKOK-POKOK MATERI ULANGAN UMUM SMT I PKn KELAS XII SMAN 1 BOYOLANGU
Berikut ini disampaikan pokok-pokok materi Ulangan Umum Semester I Mata Pelajaran PKn SMA Negeri 1 Boyolangu Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2012/2013.
Bentuk negara dan pemerintahan Malaysia, Rusia, Sistem pemerintahan India, Singapura, Bentuk pemerintahn menurut Jelineck dan Leon Duguit, Sistem ekonomi pada negara liberalis, komunis, Pemegang kekuasaan pada sistem parlementer dan presidensial, Pertanggungjawaban pemerintah pada sistem parlementer dan presidensial.
Maklumat Pemerintah 16 Oktober 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1955, Badan legislatif masa RIS, Sistem impeachment di AS, Badan perwakilan AS, Sistem pemerintahan Swis, Kedudukan Presiden RI sesuai amandemen UUD 1945. Asas pokok demokrasi, negara kesejahteraan, Unsur-unsur negara, wewenang MPR, Sistematika UUD 145, Bentuk kenegaraan, Pokok-pokok pemerintahan setelah amandemen UUD 1945.
Putusan MPR dalam pemberhentian Presiden/Wapres, mother of parliement, Sistem pemerintahan Cina, Hukum dasar di Indonesia, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998.
Bentuk negara dan pemerintahan Malaysia, Rusia, Sistem pemerintahan India, Singapura, Bentuk pemerintahn menurut Jelineck dan Leon Duguit, Sistem ekonomi pada negara liberalis, komunis, Pemegang kekuasaan pada sistem parlementer dan presidensial, Pertanggungjawaban pemerintah pada sistem parlementer dan presidensial.
Maklumat Pemerintah 16 Oktober 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1955, Badan legislatif masa RIS, Sistem impeachment di AS, Badan perwakilan AS, Sistem pemerintahan Swis, Kedudukan Presiden RI sesuai amandemen UUD 1945. Asas pokok demokrasi, negara kesejahteraan, Unsur-unsur negara, wewenang MPR, Sistematika UUD 145, Bentuk kenegaraan, Pokok-pokok pemerintahan setelah amandemen UUD 1945.
Putusan MPR dalam pemberhentian Presiden/Wapres, mother of parliement, Sistem pemerintahan Cina, Hukum dasar di Indonesia, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998.
Langganan:
Postingan (Atom)